Anak stunted, lanjut Presiden, tidak hanya secara fisik tumbuh pendek atau kerdil untuk usianya, tapi juga mengganggu perkembangan otaknya, yang selanjutnya akan mempengaruhi daya serap dan prestasi di sekolah, mempengaruhi produktivitas, dan mempengaruhi kreativitas di usia-usia yang produktif.

Untuk itu, Presiden Jokowi menekankan, bahwa upaya penurunan angka stunting adalah kerja bersama yang harus melibatkan semua elemen masyarakat.

“Terutama ibu-ibu PKK dan juga perlu pengaktifan kembali secara maksimal fungsi-fungsi Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) di kampung, di desa-desa,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas tentang Penurunan Stunting, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis siang.

Presiden meminta supaya dibuatkan rencana aksi yang lebih terpadu dan terintegrasi yang mempunyai dampak konkret di lapangan, mulai dari intervensi pada pola makan, pola asuh, dan juga sanitasi.

Dijelaskan Presiden, selama 3 tahun ini, pemerintah sudah membagi biskuit untuk ibu hamil dan balita. Namun menurut Presiden  itu belum cukup, perlu dilengkapi lagi dengan ikan, susu, telur, dan kacang hijau.

“Selain itu, sanitasi pelayanan dasar ketersediaan air bersih dan juga MCK (mandi, cuci, kakus) juga harus betul-betul kita perhatikan,” tutur Presiden seraya menambahkan, mengedukasi publik dengan Gerakan Hidup Sehat harus lebih digencarkan lagi  agar lingkungan tempat tumbuh kembang anak-anak menjadi sebuah lingkungan yang sehat.

2447761Menkes menjawab pertanyaan wartawan usai Rapat Terbatas membahas masalah stunting, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/4). 

Jumlah bayi stunting atau gagal tumbuh di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai kurang lebih 37,2 persen atau sekitar 8 sampai 9 juta anak.

Artinya, misalnya ada 10 anak, kira-kira 4 anak Indonesia itu stunting, dengan persentase terbesar agak ke wilayah Timur Indonesia.

“Kalau data dari kami yang kurang baik, maaf, NTT, Sulawesi Barat itu tinggi. Jadi memang betul yang bagus di Jakarta, Bali. Jawa juga tinggi, terutama Jawa Barat tinggi juga karena memang penduduknya padat,” kata Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F. Moeloek kepada wartawan usai Rapat Terbatas membahas masalah stunting, di Kantor Presiden.

Oleh karena itu, Menkes menegaskan, stunting itu perlu menjadi perhatian karena anak yang stunting nantinya akan melahirkan anak yang stunting lagi sehingga akan menjadi satu lingkaran. Karena itu, Menkes menegaskan kalau intervensinya hanya dari kesehatan, pemberian makanan atau sebagainya ini tidak bisa.

“Perlu namanya intervensinya adalah gizi spesifik, seperti pemberian makanan, zat besi, pemberian Taburia dan sebagainya di sini, juga akses air bersih, sanitasi, dan transportasi dan sebagainya. Jadi ada yang namanya intervensi sensitif, yang perlu dilakukan kerja sama antar kementerian,” ungkap Menkes.

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Menko PMK menjawab pertanyaan wartawan usai Rapat Terbatas membahas masalah stunting, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/4).

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menambahkan, pemerintah sudah mempunyai peta kementerian/lembaga mana saja yang harus bertanggung jawab untuk bisa melakukan intervensi-intervensi penanganan stunting ke depan.

“Yang diperlukan itu tentu saja, pertama itu adalah bagaimana kita melengkapi atau membuat sanitasi, kemudian MCK, gerakan masyarakat hidup sehat,” kata Puan.

Ia mengemukakan, dalam waktu dekat pemerintah akan mengkampanyekan ‘isi piringku’. “Isi Piringku itu kalau zaman dulu itu 4 sehat 5 sempurna, namun sekarang mengikuti perubahan zaman kita akan sampaikan itu Isi Piringku di mana dalam Isi Piringku itu ada lengkap dengan produk pangan lokal dari 34 provinsi yang disesuaikan dengan kondisi provinsi masing-masing,” ungkap Puan.

Selain itu, juga akan dikampanyekan bagaimana berolahraga, perilaku hidup sehat, cuci tangan dengan sabun, dan lain-lain.

“Jadi juga sudah akan diintegrasikan bahwa tahun ini intervensi stunting itu memang akan kita lakukan di seluruh Indonesia. Namun kita akan fokus kepada 100 kabupaten dengan 1.000 desa.  Tahun depan kita akan tambah lagi menjadi 160 Kabupaten menjadi 1.600 desa,” terang Menko PMK.

Foto Kementerian Sekretariat Negara RI.

Rapat Terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana S. Yembise, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Desa dan PDDT Eko Sandjojo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

(FID/MRA/ES/IR) MHI 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s