Menko Polhukam meminta agar tidak ada salah sangka bahwa pemerintah ingin menunda-nunda penyelesaian. Namun yang terjadi adalah perlu rambu-rambu hukum dalam menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu tersebut.

Sampai saat ini, lanjut Menko Polhukam, pemerintah terus melakukan koordinasi antara Komisi Nasional HAM dengan Kejaksaan Agung tentang upaya penyelesaian baik secara yudisial maupun non yudisial.

“Jangan sampai ada salah sangka bahwa pemerintah ini ingin menunda-nunda itu, mempetieskan itu, tidak. Tapi betul-betul kita ingin masuk jalur hukum ini bagaimana, kalau tidak bisa, non yudisialnya bagaimana. Ini kan semuanya perlu satu penyelesaian yang baik,” kata Wiranto.

Gambar terkaitGambar terkait

Selain itu, dikatakan bahwa pemerintah telah melakukan pemetaan terkait kasus pelanggaran HAM masa lalu. Dari pemetaan itu diketahui tidak banyak kasus yang dapat diselesaikan secara yudisial, hal ini dikarenakan sulitnya melakukan pemenuhan bukti-bukti.

Gambar terkait

Hasil gambar untuk Pelanggaran HAM Masa Lalu gif

“(Penyelesaian yudisial) tidak banyak justru, karena sampai sekarang macetnya di situ. Tatkala dipaksakan untuk masuk proses pro yudisial, itu justru kesulitannya banyak sekali, hambatan-hambatan karena kekurangan bukti. Berarti kalau sudah mandeg di sana, baru kita masuk wilayah non yudisial,” pungkas Wiranto.

(IR/ES) MHI LOGO MEDIA HUKUM INDONESIA

Sumber:(Humas Kemenko Polhukam)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s