SURABAYA,MHI – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menghadiri sekaligus membuka Rapat Koordinasi Nasional Camat Regional III Tahun 2018 , di Hotel Sangrila yang fokus pada tema besar Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan  Di Wilayah Kecamatan Berdasarkan PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Kamis (15/11).

Hasil gambar untuk Rapat Koordinasi Nasional Camat Regional III Tahun 2018

Tjahjo dalam sambutannya menyampaikan bahwa kedudukan kecamatan sangat strategis, yaitu sebagai perangkat daerah  yang dalam pelaksanaan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati/Walikota untuk melaksanakan urusan otonomi daerah serta melaksanakan tugas atributif sebagai representasi Camat dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan kewilayahan.

“ Tugas Kemendagri melalui Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan menyiapkan perangkat. Camat harus dioptimalkan dan diberdayakan, jika  tidak lama – lama camat antara ada dan tiada. Padahal camat tugasnya berat mengoordinasikan dan mengoordinir desa dan kelurahan” ujarnya.

Lebih lanjut, Ia menuturkan tugas camat sebagai bagian dari penyelenggara urusan pemerintahan umum, kegiatan aparatur, upaya penyelenggaraan pemerintahan lainnya tingkat kecamatan, juga mengimplementasikan Perda dan Perkada, membina dan mengawasi pemerintahan desa dan kelurahan.

“ Tugas Kemendagri hanya mengingatkan kembali limpahkan sebagian kewenangan kepada camat, kepada publik sesuai karakteristik kecamatan. Juga kelimpahan kewenangan keputusan bupati atau walikota, pedomani dengan baik PP No. 17 Tahun 2018 tentang kecamatan lebih detail lagi, jangan sampai ada camat yang tidak paham peran strategisnya” tegas Tjahjo.

Dalam hal ini, Tjahjo menyerukan asas  efisiensi yang menjadi landasan dari setiap tugas yang diemban camat.  Beberapa tugas dari camat, yaitu kewenangan yang dapat dilimpahkan oleh bupati dan walikota termasuk perizinan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Kewenangan itu berdasarkan efisiensi serta hal hal lain yang diatur oleh keputusan bupati dan walikota.

“Saya kira ini yang terus dimonitor dikoordinasikan, sehingga tahu progresnya. Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terus sehingga PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan benar – benar implementatif” pungkas Tjahjo.

(Irfan) MHILOGO MEDIA HUKUM INDONESIA 01

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s