BREAKING NEWS :

JAKARTA, MHI – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang Ketiga lanjutan dari penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 (PHP Presiden 2019) pada Rabu (19/6/2019). Sidang ketiga perkara yang diajukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno beragendakan mendengar keterangan 15 orang Saksi dan 2 orang Ahli Pemohon. Sidang perkara Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tersebut yang digelar di Ruang Sidang Pleno MK tersebut dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi delapan hakim konstitusi lainnya.

Di awal persidangan, Hakim Konstitusi Saldi Isra memperjelas mengenai bukti-bukti Pemohon yang datang belakangan ke MK. Saldi menjelaskan bahwa alat-alat bukti yang ada dalam puluhan kotak container tersebut belum disusun dan dilabeli sesuai dengan hukum acara MK. MK pun memberikan waktu kepada Pemohon untuk memperbaiki alat bukti tersebut sampai dengan pukul 12.00 WIB. Terkait batasan waktu tersebut, Bambang Widjojanto selaku kuasa hukum Pemohon menegaskan akan menarik alat bukti jika tidak sempat diperbaiki dalam batas waktu yang diberikan MK.

Pada kesempatan pertama, Pemohon menghadirkan Agus M. Maksum untuk memberikan kesaksian terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berkode khusus dalam jumlah yang tidak wajar. Diakui Agus bahwa sejak Desember 2018, dirinya selaku Ketua Tim Informasi Teknologi Badan Pemenangan Nasional Prabowo – Sandi telah melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (Termohon) terkait DPT yang bermasalah tersebut.

“Namun hingga Maret 2019 tidak ditemui titik terang sehingga kami mengajukan laporan resmi pada KPU agar ditindaklanjuti terkait DPT tidak wajar berkode khusus sebanyak 17,5 juta yang terdiri atas Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) palsu, tanggal lahir yang sama, dan jumlah yang tidak wajar. Menurut kami hal tersebut harusnya diperbaiki, jika tidak maka data tersebut akan rusak data yang sebenarnya dan tidak terpakai,” terang Agus dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Wakil Ketua MK Aswanto.

Temuan DPT Tidak Wajar dan KK Invalid

 

Dalam menguraikan ketidakwajaran yang ditemukan pihaknya, Agus menyebutkan bahwa DPT tidak wajar tersebut dinilai dalam sisi jumlah tidak wajar dan makna kode khusus tersebut memuat kode khusus, di antaranya angka 0107, 3112, dan 0101. Selain itu, pihaknya pun menemukan adanya KK invalid yang di dalamnya tercantum lebih dari 1.000 nama. Kasus yang demikian ditemukan pihaknya di daerah Majalengka, Magelang, dan Bogor. Dalam keterangannya, Agus berpedoman pada sistem administrasi kependudukan bahwa enam angka pertama dalam KK menunjukkan kode wilayah, sedangkan enam angka berikutnya menginformasikan tanggal dicatatnya sebuah KK. “Menurut kami, KK itu invalid karena pada enam digit keduanya tidak menunjukkan informasi apa-apa karena ada angka 000000,” terang Agus.

NIK Rekayasa dan Pemilih Ganda

Pada kesempatan selanjutnya, Pemohon menghadirkan Idham Amiruddin yang berprofesi sebagai penggiat software dan konsultan analisis database untuk memberikan kesaksian sehubungan ditemukannya permasalahan DPT. Dalam temuan mandirinya, Idham menyimpulkan telah adanya NIK kecamatan siluman, NIK rekayasa serta adanya pemilih ganda dan pemilih di bawah umur yang terjadi dalam data kependudukan di Indonesia. Di hadapan Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang bertanya, Idham menyampaikan bahwa NIK kecamatan siluman yang dimaksudkannya adalah daerah-daerah yang tidak ada secara realita, tetapi memiliki NIK. Sebagai contoh, ia menemukan data dari 85 kecamatan di Bogor. Padahal, sambung Idham, di Bogor hanya ada 40 kecamatan. “Inilah yang disebut kecamatan siluman,” ujar Idham.

Selain itu, Idham pun menemukan adanya NIK rekayasa dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Menurutnya, dalam sebuah NIK, berturut-turut mencakup informasi berupa kode provinsi, kabupaten/kota, tanggal, bulan, dan tahun lahir penduduk. Ia menyebutkan bahwa dalam sebuah NIK rekayasa seluruh elemen datanya seolah-olah benar, namun pada kenyataannya salah. “Misalnya pada NIK perempuan seharusnya memuat tanggal lahir yang ditambahkan dengan 40, misal tanggal lahirnya 1, maka kode NIK-nya 41. Dan kasus ini terjadi pada tinggi di wilayah Bogor,” terang Idham yang berdomisili di Makassar.

Forensik C1 Mengindikasikan Adanya Kesalahan Entry Data

Ditemukannya koreksi pada form C1 mengindikasikan adanya kesalahan entry data pada sistem informasi penghitungan (situng) Komisi Pemilihan Umum. Angka yang seharusnya fluktuatif disesuaikan dengan data yang masuk justru menunjukkan angka yang sama dan tidak berubah akibat adanya modifikasi dan pengaturan pada situng KPU tersebut. Demikian disampaikan Jaswar Koto selaku Ahli IT Bidang Analisis Forensik yang dihadirkan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno selaku Pemohon dalam sidang lanjutan penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 (PHP Presiden 2019) pada Kamis (20/6/2019) dinihari.

Dalam keterangannya, Jaswar menyampaikan telah melakukan analisis tanda tangan pada form C1 Pilpres dan form C1 DPD yang tersebar pada 21 provinsi di Indonesia. Analisisnya menemukan beberapa pola kesalahan pada Situng Pilpres 2019 dan identifikasi form C1. Pada keterangannya Jaswar menyampaikan telah melakukan analisis forensik terhadap form C1 dengan memulai analisis terhadap quick count, situng KPU, dan perhitungan manual berjenjang. Dalam temuannya, Jaswar menemukan keanehan.

Sebagai ilustrasi, Jaswar mencontohkan temuan yang terjadi di wilayah Jawa Tengah, di mana terdapat perbedaan perolehan suara antara pemilihan legislatif, yakni Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan pemilihan umum presiden (Pilpres). Dari pengamatan dan analisisnya, Jaswar mengidentifikasikan telah ada penyuntingan pada C1 dan entry data yang ada pada laman Situng KPU pada kasus tersebut. Data yang telah ada tersebut itu pula oleh Jaswar dihubungkan pada Situng KPU dan membentangkannya pula dengan daftar pemilih tetap (DPT). “Maka kesalahan yang ada pada situng KPU terjadi akibat adanya kesalahan pada form C1 dan entry data pada laman situng,” jelasnya dalam sidang perkara Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019.

Lebih lanjut Jaswar menguraikan bahwa setelah melihat kesalahan tersebut, maka dirinya melakukan analisis forensik terhadap form C1 dengan menyebutkan bahwa apabila form C1 yang tidak ber-watermark atau berwarna putih, maka dapat diindikasikan form tersebut telah mengalami penyuntingan atau dapat juga telah terjadinya tumpang tindih pada form C1 tersebut.

“Maka setelah kami lakukan forensik dengan warna putih yang dapat diindikasikan C1 itu sudah diedit. Dari analisis itu kami menemukan pola-pola kesalahan pada situng terkait dengan entry data untuk menggembungkan suara 01 dan mengurangi 02; mengarah pada C1 dengan pola yang sama; dan untuk DPT fiktif ada dugaan pula bahwa DPT itu digunakan untuk bermain suara dengan menggunakan C1 tersebut,” nilai Jaswar yang merupakan pengajar pada Universiti Teknologi Malaysia.

Analisis Situng KPU

Pada kesempatan berikutnya, Pemohon juga menghadirkan Ahli dari Universitas Airlangga, Soegianto Soelistiono yang menyampaikan jauh sebelum banyaknya sorot mata mengamati situng KPU di media, dirinya telah melakukan peninjauan dan eksplorasi halaman deni halaman pada situng dengan mengambil data tiap 2 – 3 kali dalam sehari. Dengan menggunakan 16 server, ia pun rutin melihat tampilan situng KPU yang disimpannya dalam sebuah database. Dalam pengamatan dan analisisnya, Soegianto menemukan persentase situng yang tidak berubah sampai dengan 20 Mei 2019 atau sebelum KPU menyampaikan pengumuman perolehan suara Pilpres 2019.

Tidak dengan serta-merta, Soegianto melakukan beberapa metode analisis, di antaranya menggunakan metode analisis matematika dengan menggunakan perolehan suara paslon 01 dan paslon 02 dan suara tidak sah dengan total hadir apakah sama atau tidak. Selain itu, Soegianto juga melakukan analisis terhadap jumlah DPT dengan yang hadir, analisis terhadap keberadaan C1 yang tidak ada sementara teks rekapitulasinya ada. Diakui Soegianto bahwa terhadap hal ini, ia melakukan analisis setiap hari.

Dari pengamatannya tersebut, ditemukan beberapa hal, di antaranya pada saat 1 Mei 2019 telah ditemukan 57.000 data invalid termasuk dengan ketiadaan C1. Hal yang menarik dari pengamatannya terhadap situng dari hari ke hari adalah pada 1 Ramadan 1440 H, mesin pengambilan halaman situng tiap 15 menit melakukan perubahan informasi dengan menunjukkan jumlah perolehan suara paslon 02 mengalami penurunan dan cenderung menjadi berkurang. “Ini sesuatu yangunik dan perlu untuk dicurigai,” ujar Soegianto di hadapan sidang yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi hakim konstitusi lainnya.

Dalam melakukan analisisnya terhadap situng KPU, Soegianto dibantu oleh relawan dari pihak manapun, baik paslon 01 dan paslon 02 yang bersedia mengirimkan form C1. Dari sejumlah data yang didapatnya tersebut, Soegianto mendapati adanya pengurangan perolehan suara dapi paslon 02 dibandingkan paslon 01.

Tidak Ada Istilah Pejabat BUMN

Hasil gambar untuk Said Didu

Pada keterangan saksi lainnya, Pemohon menghadirkan Said Didu yang menyampaikan keterangan mengenai pengalamannya terkait praktik hukum istilah pejabat BUMN. Said menceritakan bahwa pada masa ia menjabat sebagai Sekretaris Menteri BUMN Periode 2005 – 2010 menceritakan bahwa pelaksanaan istilah pejabat BUMN dikenal ketika menghadapi masalah terkait UU Tipikor pada masa 2006. Karena dalam UU BUMN Tahun 2003, lanjut Said, tidak ada kata yang menjabarkan mengenai siapa yang dimaksud dengan pejabat BUMN. “Adanya pengurus BUMN. Tidak ada istilah pejabat itu sehingga ada perdebatan pada masa itu,” jelas Said.

Setelah melakukan konsultasi dengan KPK yang terkait dengan kewajiban pelaporan LHKPN termasuk Pejabat BUMN, Said menjelaskan disepakati bahwa pejabat BUMN terdiri atas komisaris, dewan pengawas, dan direksi BUMN pada masa itu. Termasuk pula pada anak perusahaan saat dimasukkan dalam kategori sebagai pejabat BUMN. Dalam praktik hukum terkait dengan pejabat BUMN tersebut, Said menceritakan beberapa contoh kasus yang terkait dengan ketentuan mundurnya seorang pejabat BUMN ketika dihadapkan pada pilihan memasuki ranah politik.

“Pada 2009, pernah ada pemilihan gubernur Sumatera Barat ada Direktur Semen Padang (anak perusahaan Semen Gresik) mau cuti, tapi saya bilang saat itu mesti mundur. Jadi pada praktiknya terhadap anak perusahaan BUMN juga berlaku istilah pejabat BUMN. Dan perlu diingat bahwa memnag tidak ada nomenklaturnya, tetapi praktinya ada,” jelas Said menjawab pertanyaan terhadap saksi yang dipandu oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Selain itu, saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon juga menjelaskan mengenai adanya kepala daerah yang berpihak kepada paslon tertentu, amplop berlogo KPU yang berserakan, adanya pencoblosan oleh anggota KPPS dan anak di bawah umur, dan lainnya.

Seperti diketahui, pada sidang perdana yang digelar Jumat (14/6/2019) lalu, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno selaku Pemohon mendalilkan adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, masif, dan sistematis dalam pelaksanaan Pilpres 2019. Selain itu, Pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonan, di antaranya cacat formil persyaratan calon wakil presiden Nomor Urut 01 Ma’aruf Amin yang sejak pencalonan hingga sidang pendahuluan digelar masih berstatus pejabat BUMN. Kemudian, Pemohon juga mendalilkan cacat materiil Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo dan Ma’ruf Amin selaku Pihak Terkait atas penggunaan dana kampanye yang diduga berasal dari sumber fiktif; serta kecurangan lainnya yang telah dilakukan Pihak Terkait dalam Pilpres 2019 yang telah digelar pada 17 April 2019 lalu.

(SP/LA/NB/IR/JL) MHI Hasil gambar untuk mediahukumindonesia

Sumber : Mahkamah Konstitusi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s