Gambar mungkin berisi: 1 orang, duduk, tabel dan dalam ruangan

JAKARTA , MHI – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah mendapatkan laporan dari Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), bahwa musim kemarau di 2019 ini  akan lebih kering dan mencapai puncaknya di bulan Agustus sampai nanti September.

“Beberapa daerah di negara kita juga sudah mengalami keadaan 21 hari tanpa hujan, ini berarti statusnya masih waspada, 31 hari tanpa hujan berarti statusnya sudah siaga, dan juga sudah 61 hari tanpa hujan ini statusnya sudah awas yang terjadi di beberapa provinsi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, di Bali, di NTB, di NTT,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas tentang Antisipasi Dampak Kekeringan, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/7) sore.

Oleh karena itu, Presiden meminta para menteri, dan kepala lembaga, para gubernur untuk turun melihat langsung ke lapangan, dan segera melakukan langkah-langkah antisipasi, mitigasi terhadap dampak kekeringan ini.

Presiden juga meminta agar dicek suplai air, baik suplai air bersih maupun suplai air untuk pertanian, agar masukkan air terjaga dan resiko terjadinya gagal panen bisa kita hindari.

“Kalau perlu kita lakukan modifikasi cuaca, pembangunan sumur bor dan meminta Kementerian lingkungan hidup juga memantau mengendalikan potensi titik-titik panas, hotspot yang ada kebakaran hutan, dan kebakaran lahan gambut bisa kita antisipasi dan kita hindari,” tutur Presiden.

BNPB: 1.963 Desa di 79 Kabupaten Terdampak Kekeringan

Hingga hari Senin (15/7) ini, dari data yang berhasil dikumpulkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tercatat sudah 1.963 desa, kecamatan berjumlah 556, kabupaten sejumlah 79 kabupaten yang terdampak kekeringan.

“Itu berada di Pulau Jawa, Bali, NTB, dan NTT,” kata Kepala BNPB Doni Monardo dalam keterangannya kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas tentang Antisipasi Dampak Kekeringan.

BNPB sendiri, menurut Doni, telah mendapatkan permohonan dari para kepala daerah untuk hujan buatan dalam mengatasi dampak kekeringan. Dan sesuai arahan Presiden, BNPB untuk menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan bantuan hujan buatan ini.

“Oleh karenanya, BNPB tentu tidak bisa sendirian. Perlu kerja sama dengan beberapa lembaga khususnya BMKG, BPPT, dan markas besar TNI,” ujar Doni.

Dijelaskan Kepala BNPB, bahwa teknologi modifikasi cuaca ini juga tergantung dari keadaan awan. Apabila awannya masih tersedia maka sangat mungkin hujan buatan masih bisa dilakukan.

Untuk jangka menengah dan panjang, Kepla BNPB Doni Monardo mengaku telah saya melaporkan Presiden tentang perlunya penyiapan bibit pohon agar masyarakat bisa menjaga lingkungan dan juga tersedianya sumber air.

Dari beberapa pengalaman yang ada, menurut Doni, jenis pohon tertentu itu memiliki kemampuan menyimpan air, antara lain adalah sukun. “Jadi kalau tiap desa punya sukun yang cukup banyak, sangat mungkin akar sukun itu bisa mengikat air sehingga ketika musim kemarau panjang, sumber air di desa itu masih bisa terjaga. Termasuk juga pohon aren,” ungkapnya.

Kebakaran Hutan dan Lahan

Mengenai kebakaran hutan dan lahan, Kepala BNPB Doni Monardo mengemukakan, Presiden menekankan pentingnya pencegahan. “Mencegah jauh lebih baik dibandingkan operasi pemadaman,” ujarnya mengutip Presiden.

Menurut Kepala BNPB itu, bantuan dari TNI-Polri ini sangat memberikan arti dalam program pencegahan. Untuk itu,, unsur gabungan baik TNI-POLRI termasuk juga dari unsur-unsur relawan, perguruan tinggi, para ulama, tokoh-tokoh berpengaruh di daerah, budayawan juga akan dilibatkan.

“Setiap provinsi mendapatkan alokasi sekitar 1.512 personel gabungan. Mereka ini nanti melakukan sosialisasi tentang pentingnya upaya pencegahan. Karena dari data-data yang berhasil dikumpulkan, sebagian besar atau 99% kebakaran hutan dan lahan ini karena manusia,” terang Doni seraya menambahkan kalau terjadi akan sangat sulit dipadamkan ketika sudah menjalar mengingat sebagian besar lahan gambut kita kedalamannya lebih dari 20 meter. Bahkan ada beberapa daerah yang lahan gambutnya itu mencapai 36 meter.

Setiap personel yang terlibat dalam satgas ini, lanjut Doni, mendapatkan insentif sebesar Rp145.000 dan mereka bekerja sama dengan tokoh-tokoh yang ada di desa dan mereka bermalam di desa atau menginap di desa. Sehingga diharapkan sekaligus untuk melakukan pendekatan pada masyarakat agar tidak lagi terlibat dalam upaya-upaya pembakaran.

Sementara mengenai penegakan hukum, Kepala BNPB menyebutkan, sejauh ini sudah ada 16 kasus yang diproses oleh kepolisian, dan diharapkan penegakan hukum adalah langkah yang terakhir manakala upaya-upaya pencegahan ini tidak maksimal.

Menurut Kepala BNPB Doni Monardo, sejauh ini sudah ada 5 provinsi yang menyatakan status darurat terkait kebakaran hutan dan lahan, yaitu Provinsi Riau, Provinsi Sumatra Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.

Turut hadir dalam Rapat Terbatas kali ini Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, KSP Moeldoko, Menkeu Sri Mukyani, Mendagri Tjahjo Kumolo, Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menkes Nila F Moeloek, Menteri LHK Siti Nurbaya.

Selain itu, turut hadir pula Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo, Kepala BNPB Doni Monardo, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan eselon satu di lembaga kepresidenan.

(HIM/EN/IR/JAY/JL/ES) MHI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s