Hasil gambar untuk Kerusuhan Papua dan Papua Barat 2019/ Kumparan / GIF

MHI – Pada tanggal 19-26 Agustus 2019, terjadi unjuk rasa di beberapa kota di provinsi Papua dan Papua Barat, Indonesia, yang sebagian disertai dengan kerusuhan. Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan untuk menyikapi peristiwa penangkapan sejumlah mahasiswa asal Papua oleh aparat kepolisian dan tentara di beberapa tempat di Jawa Timur pada tanggal 17 Agustus 2019.

Latar belakang Kejadian

Pada tanggal 15 Agustus 2019, bertepatan dengan peringatan penandatanganan Perjanjian New York dan pembahasan tentang Papua pada pertemuan Forum Kepulauan Pasifik di Tuvalu yang juga diikuti oleh pimpinan Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda.

Unjuk rasapun terjadi di beberapa kota di Indonesia, termasuk Jayapura, Sentani,  Ternate, Ambon, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, dan Malang. Pelaku unjuk rasa tersebut termasuk Komite Aksi ULMWP, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP), dan Komunitas Mahasiswa Papua (KMP).

Di Yogyakarta dan Jakarta, aksi unjuk rasa tersebut berlangsung tanpa gangguan kemudian Di Bandung, unjuk rasa harus pindah lokasi untuk menghindari serangan dari lebih dari seratus orang milisi sipil.

Sementara itu, unjuk rasa di Jayapura, Sentani, Ternate, dan Ambon dibubarkan oleh aparat keamanan dan para pengunjuk rasa ditangkap, walaupun kemudian dilepas kembali setelah beberapa waktu.

Di Malang, Jawa Timur, massa pengunjuk rasa berbentrokan dengan warga yang menghadang mereka dan kemudian dengan massa Aremania yang hendak menyaksikan pertandingan sepak bola antara Arema dan Persebaya. Sekitar pukul 9 pagi, ketika hendak menuju ke balaikota Malang, massa pengunjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Papua dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua dihadang oleh sejumlah warga di sekitar perempatan Rajabali.

Terjadi cekcok antara pengunjuk rasa dan massa penghadang, yang diikuti dengan kejar-kejaran dan saling lempar batu antarmassa di Jalan Basuki Rahmat. Polisi kemudian melerai dan menyekat kedua massa tersebut. Massa pengunjuk rasa kemudian sempat berorasi mengaspirasikan kemerdekaan Papua.

Sekitar pukul 10.15, massa Aremania yang kebetulan hendak menuju pertandingan di Stadion Kanjuruhan mulai berdatangan di lokasi. Selanjutnya, terjadi saling teriak antarmassa dan pembubaran paksa oleh massa Aremania. Bentrokan baru benar-benar bisa dihentikan sekitar pukul 10.30. Massa pengunjuk rasa kemudian diangkut dengan truk polisi dan selanjutnya dipulangkan, sementara pengunjuk rasa yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit.

Kepolisian Kota Malang menyatakan kepada pers setelah kejadian bahwa unjuk rasa di Malang tersebut tidak berizin karena pihaknya tidak memberikan tanda terima pengajuan permohonan unjuk rasa.

Selain itu, ketika ditanyai oleh pers mengenai kemungkinan pemulangan mahasiswa Papua ke daerah asalnya setelah kejadian tersebut, Wakil Walikota Malang Sofyan Edi Jarwoko menjawab bahwa hal itu dapat menjadi salah satu pilihan.

Sementara itu, pihak Aliansi Mahasiswa Papua selaku pelaku unjuk rasa menyatakan bahwa mereka dihadang dan diserang oleh kelompok organisasi masyarakat.

Mereka mendapatkan ujaran kebencian dan kekerasan fisik yang membuat lima orang terluka. Selain itu, menurut mereka, pihak kepolisian membiarkan kekerasan tersebut terjadi pada mereka.

Kronologi Kerusuhan

Pada 19 Agustus 2019, ribuan orang berunjuk rasa di Manokwari, ibu kota Provinsi Papua Barat. Unjuk rasa ini berubah menjadi kerusuhan yang mengakibatkan terbakarnya gedung DPRD setempat.Menurut pejabat Indonesia, tiga petugas kepolisian terluka karena adanya demonstran lempar batu. Selain fasilitas umum, beberapa properti pribadi juga dirusak. Beberapa pengunjuk rasa yang membawa bendera bintang kejora-bendera lama Belanda Nugini yang digunakan oleh gerakan separatis Papua Barat-sambil menyanyikan Slogans pro-kemerdekaan.

Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, mengatakan bahwa perekonomian kota ini sepenuhnya lumpuh karena protes. Menurut seorang juru bicara dari Komite Nasional untuk Papua Barat, seorang pelindung perempuan ditembak di pergelangan kaki selama protes di Manokwari. Angkatan bersenjata Indonesia mengatakan kepada media bahwa 300 tentara dikerahkan ke Manokwari pada 21 Agustus. Di Jayapura, ibu kota Provinsi Papua , ratusan pengunjuk rasa menurunkan bendera Merah Putih di depan kantor gubernur. Para pengunjuk rasa juga memblokir jalan ke Bandar Udara Sentani.

Unjuk rasa juga terjadi Sorong, dan di sana dilaporkan terdengar suara tembakan ,Sebagai tanggapan terhadap “monyet” cercaan di Surabaya, beberapa demonstran berpakaian seperti monyet. Massa menyerbu Bandara Domine Eduard Osok dan melemparkan batu di jendela kaca Bandara, merusak gedung terminal. Serangan ini juga mengganggu operasi bandara untuk sementara. Selain dari Bandara, penjara kota itu juga dirusak, mengakibatkan pelarian dari 258 narapidana dan melukai beberapa penjaga penjara, meskipun pada 23 Agustus seorang pejabat penjara mencatat bahwa sebagian besar tahanan yang lolos hanya sedang berusaha untuk melarikan diri dari api dan memeriksa Keluarga mereka kemudian bahwa sebagian besar pelarian telah kembali ke penjara.

Sekitar 4000-5.000 demonstran menyeruak di kota pertambangan Timika, yang mengakibatkan terlihat kerusakan dari sebuah hotel dekat parlemen lokal dari Kabupaten Mimika. Bentrokan lebih lanjut antara demonstran dan polisi terjadi di depan gedung Parlemen, sebagai polisi membubarkan kerumunan menunggu Bupati Mimika Eltinus Omaleng. Lusinan akhirnya ditangkap, didakwa dengan merusak Hotel atau memaksa bengkel mobil lokal untuk menyediakan ban untuk membakar Ban , sementara 3 polisi dilaporkan terluka akibat kejadian tersebut.

Ribuan demonstran juga bersatu di kota Fakfak pada 21 Agustus, yang menimbulkan kekacauan sehingga menyebabkan pasar Tradisional dan gedung perkantoran dirusak para demonstran , kekacauanpun terus berlanjut dan para demonstran menghalangi dan menutup jalan ke Bandara Fakfak Torea, Pihak Kepolisian menghadapi para demonstran dan Polisi juga menembakkan gas air mata kepada para demonstran untuk membubarkan aksi anarkis massa Demonstran. Menurut Kepala Bidang Humas Polda Papua AKBP Mathias Krey , Aparat kepolisian dan TNI sudah berada di lokasi demonstrasi untuk melakukan pengamanan, situasinya “terkendali” dan hanya sekitar 50 orang terlibat dalam pembuatan obor di pasar tradisional , Akibat dari kejadian ini beberapa orang terluka dalam protes dan bentrokan tersebut,katanya saat dihubungi dari Jayapura, Papua.

Unjuk Rasa Diberbagai Kota/Kabupaten Termasuk Jakarta

Unjuk rasa juga diadakan di kota Merauke, Nabire, Yahukimo dan biak. Para mahasiswa Papua di Jakarta juga mengadakan unjuk rasa di depan Kementerian dalam negeri pada tanggal 22 Agustus dan Lebih dari seratus mahasiswa asal Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Antirasisme, Kapitalisme, Kolonialisme, dan Militerisme bergerak dari Mabes TNI AD menuju Istana Kepresidenan, Jakarta.

Mereka bergerak untuk melakukan unjuk rasa di Taman Aspirasi depan Kompleks Istana Kepresidenan.Dalam perjalanan, beberapa kali massa aksi menyatakan rakyat Papua menagih hak untuk menentukan nasib sendiri lewat referendum.

Ambros (Orator) mengatakan, Papua tidak butuh otonomi khusus (otsus). Pasalnya, otsus yang sudah berjalan sekitar 19 tahun hanya merupakan cara Pemerintah Indonesia mengembalikan sebagian hasil penjualan sumber daya alam Papua. Ia juga menegaskan masyarakat Papua tak butuh pembangunan. Namun merela membutuhkan kemerdekaan yang selama ini tak mereka dapatkan.”Pak Jokowi ini mata buta telinganya tuli, kawan-kawan. Orang Papua minta selesaikan kasus HAM, dia kasih pembangunan. Kita minta merdeka, dia bangun jalan,” ucap dia.Rombongan massa aksi ini membubarkan diri dan mendapat pengawalan dari kepolisian, Polres Metro Jakarta Pusat dengan menerjunkan 50 personel untuk mengawal mereka sampai ke kantor LBH Jakarta,”(Pengawalan) sampai ke LBH Jakarta ada lima puluh orang,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan saat ditemui di lokasi aksi.

Aksi Demo Damai dibeberapa Kota Papua dan Jayapura

Aksi demo damai yang dilakukan masyarakat papua sebagai kekecewaan terhadap insiden yang terjadi di Surabaya dan Malang beberapa waktu lalu, berlangsung di beberapa kota di Papua, termasuk di ibu kota Jayapura yang dilaksanakan Senin (19/8). Kemudian Selasa (20/8) dilanjutkan dilaksanakan di beberapa kota di antaranya Merauke, Biak, Serui dan Nabire. Sedangkan Rabu (21/8) aksi demo berlangsung di Timika dan Jumat (23/8) berlangsung di Sarmi dengan aman dan damai.

Lebih banyak protes damai dilanjutkan, dengan “pawai panjang” yang damai di Kabupaten Sarmi Provinsi Papua pada 23 Agustus  dibawah pengawalan ketat dari TNI dan Polri,  Arus lalu-lintas pun sepi karena sejumlah ruas jalan terlebih khusus jalan utama dari Sarmi kota menujur kantor DPRD di kota baru petam diblokade oleh warga masyarakat Sarmi yang melakukan long mars sambil berteriak “Kami Bukan Monyet”, Menurut Leon Buney aksi hari ini adalah merupakan solidaritas aksi menolak rasisme yang ditujukan ke orang papua dan merupakan bentuk kekecewaan masyarakat papua khusus rakyat sarmi terhadap insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya pada 16 Agustus 2019 lalu ,“hari ini ada empat tuntutan yang harus diteruskan ke pemerintah pusat diantaranya, usut tuntas pelaku penyebutan papua muka monyet, bangsa indonesia stop mengatakan kami monyet, membuktikan isu terkait pembuangan bendera merah putih, dan mendesak pemerintah daerah serta DPRD Sarmi membentuk tim untuk memastikan keamanan, kenyamanan para pelajar dan mahasiswa asal sarmi yang sementara menuntut ilmu diluar papua” tegas penanggungjawab demo, Leon Buney di pelataran kantor DPRD.

Kemudian unjuk rasa pro-kemerdekaan dilakukan diSemarang keesokan harinya serta Aksi unjuk rasa lainnya yang memprotes rasisme tersebut juga diadakan di Yogyakarta, Bandung dan Denpasar, antara lain.

Beberapa aktivis mencatat bahwa protes itu yang terbesar terjadi di wilayah ini selama bertahun-tahun dan Protespun berlanjut pada 26 Agustus, dengan bendera Papua Barat diterbangkan oleh demonstran damai di Kabupaten Deiyai penomoran 5.000 menurut penyelenggara, bersamaan dengan aksi unjuk rasa simultan di kota Papua di Wamena, Paniai, Yahukimo, dan Dogiyai Selain kota di luar Papua seperti Makassar.

Tindak Lanjut

Menindaklanjuti aksi protes, Kemenkominfo telah melakukan throttling atau pelambatan akses/bandwidth di beberapa wilayah Papua Barat dan Papua di mana terjadi aksi massa pada Senin (19/8), seperti Manokwari, Jayapura dan beberapa tempat lain.

Pelambatan akses dilakukan secara bertahap sejak Senin (19/8) pukul 13.00 WIT dan telah dinormalkan kembali pukul 20.30 WIT hari yang sama menyusul situasi yang sudah kondusif.

“Dapat kami sampaikan bahwa tujuan dilakukan throttling adalah untuk mencegah luasnya penyebaran hoaks yang memicu aksi,” jelas Ferdinandus.

Sejauh ini, menurut Ferdinandus, Kementerian Kominfo sudah mengindentifikasi 2 (dua) hoaks yang tersebar melalui media sosial dan pesan instan yakni hoaks Foto Mahasiswa Papua Tewas Dipukul Aparat di Surabaya dan hoaks yang menyebutkan bahwa Polres Surabaya Menculik Dua Orang Pengantar Makanan untuk Mahasiswa Papua.

“Kemkominfo imbau masyarakat untuk tidak menyebarkan hoaks, disinformasi, ujaran kebencian berbasis SARA yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,” tulis Plt. Kepala Biro Humas Kemenkomindo, Ferdinandus Setu, dalam siaran persnya Senin (19/8).

Pemerintah menyesalkan adanya insiden yang berkembang tentang pelecehan Bendera Merah Putih di Jawa Timur, yang disusul dengan berbagai pernyataan negatif oleh oknum-oknum, sehingga memicu aksi di beberapa daerah, terutama di Papua dan Papua Barat yang nyata-nyata mengganggu kebersamaan dan persatuan sebagai bangsa.

Pernyataan pemerintah itu disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Poltik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (19/8) siang, menanggapi aksi unjuk rasa berbuntut kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Manokwari, Papua.

“Telah diinstruksikan untuk melakukan pengusutan secara tuntas dan adil bagi siapapun yang dianggap melakukan pelanggaran hukum dalam peristiwa ini,” tegas Wiranto.

Kepada seluruh masyarakat, Menko Polhukam mengimbau agar tidak terpancing dan terpengaruh dengan berita-berita negatif dari pihak yang tidak bertanggung jawab untuk merusak persatuan, kedamaian, dan kebersamaan kita sebagai bangsa yang bermartabat.

“Pemerintah memberikan jaminan sepenuhnya untuk terpeliharanya stabilitas keamanan di seluruh wilayah,” tegas Wiranto.

Kapolri Tito Karnavian mengklaim bahwa kerusuhan itu disebabkan oleh ulah Oknum,Oknum tersebut kemudian menyebarkan informasi yang tak benar atau hoaks di media sosial. Di antaranya ucapan atau makian yang dialamatkan kepada mahasiswa Papua. selain insiden di Surabaya dan perlakuan terhadap mahasiswa yang terlibat, tipuan tentang salah satu siswa yang terbunuh selama penahanan mereka.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengimbau masyarakat dan warga Indonesia yang berasal dari Papua untuk menjaga kondusifitas, dan tidak membesar-besarkan masalah.

“Kita kembali kepada ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), jadi kita jaga,” pinta Menristekdikti kepada wartawan menanggapi aksi unjuk rasa yang diwarnai dengan aksi pembakaran di Kota Manokwari, Papua, Senin (19/8) Siang.

Pada Senin (19/8) petang, Presiden Joko Widodo merilis sebuah pernyataan yang mendorong ketenangan dan mencatat kepada orang Papua bahwa, Presiden  mengakui ada ketersinggungan bagi warga Papua maupun Papua Barat terhadap kasus yang dialami saudara mereka di Surabaya maupun Malang beberapa hari terakhir, sehingga mereka emosi. Namun Kepala Negara mengingatkan, bahwa yang paling baik adalah saling memaafkan.

“Jadi, saudara-saudaraku, Pace, Mace, Mama-mama di Papua, di Papua Barat, saya tahu ada ketersinggungan. Oleh sebab itu, sebagai saudara sebangsa dan setanah air, yang paling baik adalah saling memaafkan,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan di beranda Istana Merdeka, Jakarta.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden menanggapi aksi demo yang berujung kericuhan di Manokwari, Papua, Senin (19/8) siang. Aksi ini dipicu atas perlakuan yang mereka anggap tidak bersahabat terhadap mahasiswa Papua di sejumlah kota di Jawa, di antaranya Surabaya dan Malang, beberapa hari lalu.

Menanggapi hal itu, Kepala Negara mengatakan, emosi itu boleh, tetapi memaafkan itu lebih baik, sabar itu juga lebih baik. Presiden Jokowi juga menegaskan, bahwa pemerintah akan terus menjaga kehormatan dan kesejahteraan Pace, Mace, Mama-mama yang ada di Papua dan Papua Barat.

Tanggapan Parlemen

Kemudian Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta pemerintah menangani kerusuhan di Manokwari, Papua Barat dengan cepat dan tepat. Menurutnya, ketepatan penanganan sangat penting, sehingga tidak memunculkan persoalan baru.

“Kita berharap ini ada penanganan yang cepat dan tepat. Pertama, isu ini sangat sensitif, jangan sampai kita terlambat untuk menangani ini,” ungkap Fadli merespon kerusuhan di Manokwari, Papua Barat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/08).

Fadli menuturkan penanganan kerusuhan Manokwari tidak boleh gegabah. Penegakan hukum harus menjadi perhatian agar memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. “Jangan sampai ada pihak yang merasa diperlakukan tidak adil. Sementara isu-isu simpang siur yang bisa memprovokasi, sebaiknya dihentikan dulu,” terangnya.

Sedangkan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengimbau rakyat Papua sebagai saudara sebangsa setanah air tetap menahan diri dan tidak terprovokasi berbagai isu yang ada. Bamsoet, sapaan akrab Ketua DPR RI ini menjelaskan, peristiwa yang terjadi di Papua bukan persoalan sederhana, sebab ia mengamati ada agenda besar lain sedang dimainkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan Papua tetap dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Saya selaku Pimpinan DPR RI mengimbau saudara-saudara kita yang di Papua dan TNI maupun Polri agar menahan diri. Jangan terprovokasi berbagai isu yang ada. Ini bukan persoalan yang sederhana akibat peristiwa di Surabaya saja. Tapi, saya melihat ada agenda besar sedang dimainkan oleh pihak luar yang tidak menginginkan Papua tetap dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Bamsoet dalam konferensi pers di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/08).

Proses Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

Dengan pertimbangan untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya, dan setelah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memutuskan untuk melakukan pemblokiran sementara layanan Data Telekomunikasi, mulai Rabu (21/8).

“Pemblokiran berlaku hingga suasana Tanah Papua kembali kondusif dan normal,” bunyi siaran pers yang disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas Kemenkominfo, Ferdinandus Setu, di Jakarta.

Presiden Jokowi didampingi Mensesneg menyampaikan keterangan pers terkait perkembangan di Papua, di Istana Bogor, Jabar, Kamis (22/8) petang.

“Alhamdulillah situasi sudah berjalan normal kembali, permintaan maaf sudah dilakukan dan ini menunjukkan kebesaran hati kita bersama untuk saling menghormati, untuk saling menghargai sebagai saudara sebangsa dan setanah air,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Menurut Presiden, Kapolri dan Panglima TNI dan juga Menko Polhukam sudah di Papua sudah menyampaikan seperti itu (situasi berjalan normal kembali, red).

Sementara terkait pemblokiran internet di Papua, Presiden Jokowi menegaskan, bahwa semuanya untuk kepentingan, kebaikan kita bersama.

Presiden juga mengaku telah memerintahkan kepada Kapolri untuk menindak secara hukum tindakan diskriminasi ras dan etnis yang rasis secara tegas.

“Ini tolong digaris bawahi dan minggu depan saya juga akan mengundang para tokoh dari Papua dan Papua Barat, baik tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama untuk datang ke Istana,” kata Presiden.

Dalam pertemuan tersebut, menurut Presiden, rencananya akan dibicarakan masalah percepatan kesejahteraan di tanah Papua.

Sisi Lain

Kemudian anggota DPR RI Yorrys Raweyai menyerukan pembubaran Banser Nahdlatul Ulama, yang menyatakan bahwa pembubaran milisi tersebut merupakan tuntutan dari para demonstran di Sorong.

Lalu Tri Susanti, seorang anggota Gerindra dan pemimpin dari protes Surabaya terhadap mahasiswa Papua, secara terbuka meminta maaf menyusul protes di Papua dan menyangkal tuduhan kekerasan fisik terhadap siswa.

Figur kemerdekaan Papua Barat Benny Wenda berkomentar bahwa peristiwa di Surabaya telah “menyalakan api unggun hampir 60 tahun rasisme, diskriminasi dan penyiksaan terhadap rakyat Papua Barat oleh Indonesia”, Katanya.

Gubernur Papua, Lukas Enembe, mengunjungi Gedung mahasiswa Papua di Surabaya pada 27 Agustus namun ia ditolak oleh para siswa yang telah menolak semua pengunjung.

 

(Team) MHI Hasil gambar untuk mediahukumindonesia

Team Mengkumulatif dari berbagai sumber

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s